Redha Alfian: December 2011

Pendahuluan

Tugas ini merupakan summary dari buku perbandingan system politik karangan Mohtar mas’oed dan colin Mac Andrews. Summary ini menceritakan tentang system politik beserta perbandingan nya, tetapi summary ini lebih menekankan kepada bab pertama dari buku ini yang menceritakan tentang teori system politik.

Pembahasan

Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untk mencapai tujuan suatu negara.

Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi real kondisi perpolitikan di suatu masyarakat.

Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi sistem. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.

Untuk memahami sistem politik Indonesia, layaknya kita memahami sistem-sistem lain, maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah adalah struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik. Variabel-variabel ini adalah sama antara satu sistem dengan sistem lain dengan perbedaan hanya pada dimensi ontologisnya.

The Political System, Easton menyatakan 4 asumsi mengenai perlunya suatu bangunan pemikiran yang bersifat umum dalam mengkaji suatu sistem politik. Rincian dari asumsi Easton adalah berikut :

Asumsi 1
Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
Asumsi 2
Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
Asumsi 3
Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).
Asumsi 4
Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan).

Dengan keempat asumsi di atas, Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat, merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini.

Selain itu, untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan padu (komprehensif), sistem politik tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya kita hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengkaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakulkan impelementasi perundang-undangan. Selain itu, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangan aneka pengaruh dari lingkungan. Pengaruh kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifat ahistoris.

terakhir, para peneliti sistem politik harus selalu menganggap sebuah sistem politik berlangsung di dalam suatu ketidakseimbangan (disequilibrium). Justru di dalam ketidakseimbangan tersebut, alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong. Jika tidak ada persoalan ataupun kebutuhan, maka untuk apa sistem politik itu ada dan bekerja.

Setelah mengajukan 4 asumsi perlunya suatu teori politik yang menyeluruh (dalam hal ini teori sistem politik), Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem politik. Keempat atribut tersebut adalah :

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.

2. Input-output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementari konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

3. Diferensiasi dalam system

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi pekerjaannya.

4. Integrasi dalam system

Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.

SOSIALISASI, KEBUDAYAAN DAN PARTISIPASI POLITIK

SOSIALISASI POLITIK

Ahli-ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat ereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharap akan mereka alankan kelak bila sudah dewasa. Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasiyang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik ini. Pertama, sosialisasi itu berjalan terus-menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. Kedua, sosialisasi politik dapat berbentuk transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tak-langsung. Sosialisasi bersifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Sosialisasi politik tak-langsung terutama sangat kuat berlangsung dimasa kanak-kanak sejalan dengan berkembangnya sikap penurut atau sikap membangkang terhadap orang tua, guru dan teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi sikapnya dimasa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warganegara.

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Diantaranya adalah, Keluarga,sekolah, kelompok pergulan, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

IDENTIFIKASI POLITIK (POLITICAL SELF)

Beberapa gejala umum dalam perkembangan identifikasi politik itu jelas kelihatan didalam negara-negara demokratik industrial:

1. Partisipasi cenderung meningkat selama awal masa dewasa, mencapai puncaknya pada umur empat puluh atau lima puluh tahun, yaitu ketika tanggung jawab keluarga dan mayarakat berada dalam tarif paling besar.

2. Keterkaitan baru pada politik selalu berkembang, walaupun biasanya dibatasi oleh orientasi-orientasi yang tumbuh kuat sejak masa kanak-kanak.

3. Bahkan ikatan-ikatan dan identifikasi-identifikasi dasar pun kadang-kadang berubah pada masa dewasa.

KEBUDAYAAN POLITIK

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki kita dapat menggolongkan orientasi-orientasi arganegara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya; atau dengan kata lain, kita bisa menggolongkan kebudayaan politiknya.orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi cukup banyak tentan kehidupan politik kita sebut berbudaya politik partisipan. Orang-orang yang secara pasif patuhpada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang0undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan, kita sebut berbudaya politik subyek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadariatau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Orang-orang dari golongan ini disebut berbudaya politik parokial.

PARTISIPASI POLITIK

Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa Renaissance dan Reformasi abad ke-15 sampai abad ke-17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara bagaimana berbagai golongan masyarakat – pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya – menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda diberbagai negara. Menurut Myron Weiner setidaknya ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini:

1. Modernisasi.

2. Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial.

3. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern.

4. Konflik diantara Kelompok-kelompok Pemimpin Politik.

5. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan.

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

1. Pemberian suara (voting)

Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat dihampir semua sistem politik, baik yang demokratik maupun yang otoriter.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Konvensional Lain

Meskipun pemberian suara merupakan bentuk aktivitas politik yang paling umum dihampir semua sistem politik, bentuk-bentuk partisipasi lain juga dujalankan oleh sejumlah kecil warganegara dalam sistem politik otoriter maupun demokratik, dan dalam hampir semua kebudayaan politik.

3. Demonstrasi, Protes dan Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan yang lebih umum adalah kudeta, dimana sekelompok kecil kospirator, biasanya dari kalangan militer, menggulingkan pemerintah serta menggantinya dengan suatu kelompok penguasa baru atau bahkan mungkin menciptakan rezim baru.

4. Perbedaan Tindakan Kekerasan Politik di Berbagai Negara

Kebanyakan tindak kekerasan tahun 1960-an di Amerika berasal dari rakyat kulit hitam yang menuntut persamaan politik dan sosial, atau dari rakyat kulit putih yang menentang integrasi itu.

REKRUTMEN ELITE POLITIK

Setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen atau seleksi, pejabat-pejabat administrasi dan politik. Dinegara demokratis, jabatan-jabatan politik dan administratif itu secara resmi terbuka bagi setiap calon yang berbakat. Tetapi calon-calon dalam jabatan politik, seperti halnya partisipan politik, cenderung berasal dari orang-orang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan orang-orang kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan. Ini terjad karena pemimpin-pemimpin poli.tik dan pemerintahan, terutama dalam masyarakat yang teknologis maju dan modern, membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain diluar pendidikan dan latihan.

KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PARTAI POLITIK

1. KELOMPOK KEPENTINGAN DAN ARTIKULASI KEPENTINGAN

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah bisa menolong maupun menyulitkan masyarakat: memungut pajak dari beberapa penduduk tetapi tidak dari yang lain: memberi subsidi kepada beberapa penduduk tetapi tidak pada yang lain: menerima pegawai baru dan memecat yang lain ; memberikan pelayanan kesehatan, pandidikan dan bantuan-bantuan lain yang menguntungkan beberapa kelompok warganegara tetapi tidak bagi yang lain, dan sebagainya. Pendeknya, kepentingan rakyat – kebutuhan, keinginan, nilai-nilai dan harapan mereka – bisa dipenuhi tetapi juga bisa dikecewakan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

JENIS-JENIS KELOMPOK KEPENTINGAN

Kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya; dan perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasar keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama atau pun berdasarkan issue-issue kebijaksanaan, kelompok-kelompok kepeentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasar pada bidang pekerjaan atau profesi, terutama karenaa kehidupan sehari-hari dan karier seseoranglah yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah.

1. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontandan hanya seketika, dan karena idakmamiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini seringbertumpang-tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional.

2. Kelompok Non-Assosiasional

Seperti kelompok anomik, kelompok kepentingan non-asosional ini jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala. Ini mungkin berujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional status dan kelas yang menyatakan kepentingan secar kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama.

3. Kelmpok Institusional

Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain isamping artikulasi kepentingan. Organisai-oranisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan gereja seringkali mendukung keompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobbying.

4. Kelompok Assosiasional

Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, penguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama dan sebagainya.

MENCAPAI KAUM BERPENGARUH

Supaya efektif, kelompok kepentingan harus mampu mencapai, atau berhubungan langsung dengan para pembuat keputusan poliltik utama. Kelompok kepeningan bisa saja menyatajan kepentingan anggotanya secara informal maupun formal, tetapi tanpa mampu menyusupi atau mempengaruhi struktur pembuatan keputusan politik dia tidak akan berhasil. Kelompok-kelompok itu memiliki taktik-taktik yang berbeda untuk mencapai kaum berpengaruh, dan cara mereka mengorganisir pengaruh berbeda-beda dimasing-masing sistem politik.

Demonstrasi dan Tindakan Kekerasan

Satu sarana untuk menyatakan tuntutan adalah melalui demonstrasi dan tindak kekerasan fisik. Seperti telah disbut dimuka, kreusuhan, demonstrasi dan pembunhan merupakan ciri khas kelompok kepentingananomik, tetapi sering juga kelompok kepentingan lain menggunakan sarana ini. Karena itu perlu dibedakan antara 1) tindakan kekerasan spontan oleh kelompok kepentingan anomik, dengan 2) tindak kekerasan dan demonstrasi sebagai sara menyatukan tuntutan yang bisa dipakai oleh setiap kelompok kepentingan.

Hubungan Pribadi

Sarana kedua untuk mencapai elite politik adalah melalui hubungan pribadi – misalnya dengan mengunakan keluarga, sekolah, hubungan-hubungan kedaerahan atau yang lain, sebagai perantara. Walaupun hubungan pribadi ini umumnya dipergunakan oleh kelompok non-assosiasional yang mewakili kepentingan keluargaatau regional, tetapi sering juga digunakan oleh kelompok kepentingan lain.

Perwakilan Langsung

Perwakilan atau representasi langsung dalam badan legislatif dan birokrasi memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan sacara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya malalui seorang anggota aktif dalam struktur pembuat keputusan.

Saluran Formal dan Institusional Lain

Selain saluran tersebut kita harus memperhatikan juga berbagai saluran-saluran formal dan institusional yang ada dalam sistem politik modern. Salah satunya adalah media massa, dalam masyarakat ynag terbuka media massa ini merupakan panyalur utama tuntutan politik dan sarana mancapai pembuat keputusan. Saluran institusional yang kedua adalah partai politik dan yang ketiga adalah badan legislatif, kabinet dan birokrasi.

Metode Mana?

Diberbagai sistem politik, sasaran kelompok kepentingan nampaknya berpindak ke birokrasi. Perluasan kegiatan pemerintah, penyebarluasan kekuasaan pemerintah dan pendelegasian pembuatan peraturan kepada staff pamong praja merupakan perkembangan-perkembangan yang mendorong kelompok kepentingan untuk memusatkan usahanya pada pembentukan kerjasama dengan birokrasi.

EFEKTIVITAS KELOMPOK KEPENTINGAN

Otnomi dan kebebasan kelompok kepentingan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitasnya. Biasanya, kelompok-kelompok ini cenderung berfungsi mengerahkan dukungan untuk partai politik atau lembaga-lembaga sosial yang mendominasinya. Kurangnya otonomi ini dapat menimbulkan akibat serius bagi proses politik. Tidak adanya kebebasan bagi kelompok kepentingan untuk menyatakan kepentingannya bisa berakibat munculnya ledakan tindakan kekerasan dikalangan masyarakat.

II. PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN

Partai-partai politik yang teroganisir timbul pada akhir abad ke 18 dan abad ke 19 di Eropa Barat, sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dominan mereka. Dengan demikian partai-partai politik itu merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintahan dan di dunia modern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dari hubungan ini.

Lebih dari tiga perempat bangsa-bangsa merdeka yang ada sekarang ini memiliki satu atau beberapa partai politik. Pada akhir tahun 1960-an hany 31 negara yangtidak berpartai politik. Negara-negara tidak berpartai itu, yang terutama terdapat di timur tengah, Asia Selatan dan Tenggara dan Afrika Sub-Sahara, terdiri dari dua jenis: pertama, yang dikuasai oleh rejim-rejim dinasti tradisional seperti negra-negara kecil di Teluk Persia atau kerajaan-kerajaaan seperti Iran, Arab Saudi, dan Ethtiopia: kedua, yang dikuasai oleh rejim-rejim militer seperti Yunani dan Thailand dimana partai politik ditindas.

BASIS SOSIAL DAN TUJUAN PARTAI POLITIK

Sifat-sifat partai politik saling berbeda besar satu sama lain. Gambaran singkat berikut ini akan variasasi itu.

Partai Sosial Demokrat Jerman Barat adalah partaii sosialis moderat yang didukung oleh serikat-serikat buruh. Pemilih dan anggotanya kebanyakan memang dari kelas buruh, tetapi ada juga yang berasal dari kalangan profesional, intelektual kecil, yang cenderung pada kepentingan petani kecil dan pemilik toko kecil.

Parat Reformasi Politik Kalivinis dari Nederland merupakan gerakan politik konservatif juga, tetapi konsrvatifismrnya sangat reliius. Ia berpendapat bahwa bangsa Belanda secara moral telah teledoran karena itu harus kembali pada keimanan Kalvinis.

Gambaran singkat tentang berbagai partai politik itu menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaannaya. Semua partai itu ikut aktif dalam pemilihan umum dan memiliki kursi di badan legislatif. Tetapi mereka berbeda basis pembentukan partai Sosial Demokrat Jerman dan Partai Petani Swiss. Perbedaan etnik merupakan basis pembentukan Partai Kalvinis di Nederland. Disamping basis sosialnya, partai politik juga dapat dibedakan berdasarkan tujuannya.

FUNGSI-FUNGSI PARTAI POLITIK

Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat didalammya dan tujuan-tujuannya yang dikejar. Setiap partai-partai memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Sosialisasi Politik

Setiap masyarakat mempunyai cara-cara untuk men-sosialisasikan penduduknya kedalam kehidupan politik. Tetapi peranan yang dimainkan partai politik dalam proses ini sangat berbeda-beda. Di Uni Soviet, PKUS dan Keluarga dan Kelompok-kelompok etnik, pekerjaaan dan keagaaman tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi politik itu. Dan antara lain karena inilah maka banyak timbul penentangan dikalangan seniman, penulis, ilmuwan, petani, Yahudi, dan minoritas lain di Uni Soviet.

Partai Konservatif Inggris juga memiliki fungsi sosialisasi politik, tetapi terbatas dan harus bersaing dengan partai buruh dan partai Liberal. Di Inggris partai hanyalah salah satu saja dari banyak lembaga-lembaga dalam masyarakat Inggris yang secara terbuka dan sah bersaing menjalankan proses sosialisasi itu. Dan keluarga Inggris jauh lebih penting dan otonom dalam proses sosialisasi dari pada kemuarga Soviet.

Partisipasi Politik

Mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik mrupakan fungsi khas dari parati politik. Di Jerman modern partai politik dibentuk ketika semakin banyak jumlah rakyat yang dibei hak pilih dan ketika kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak untuk memberi suara dan untuk bersaing memperebutkan suatu jabatan pemerintahan. PKUS mendominasi seluruh partisipasi politik di dalam kerangka pemilihan yang mendominasinya. Setiap betuk pertisapasi massa yang lain dilarang oleh konstitusi dan ditindas oleh polisi dan organisasi partai. Partai konservatif Inggris harus bersaing harus bersaing dengan partai-partai lain dalam memobilisasi massa pilih.

Rekrutmen Politik

Partai-partai juga berbeda dalam hal pola rekrutmen warganya ke dalam peran-peran khusus. PKUS secara langsung memilih dan menunjukan pejabat-pejabat politik dan pemerintahan atau mengawasi secra kett menunjukkan dan pekerjaan mereka. Isuue utama dalam kehidupan politik Soviet adalah keharusan akan kesetiaan pada partai sebagai kualifikasi untuk menduduki setiap jabatan dalam masyarakat Soviet.

Komunikasi Politik

Fungsi lain yang dijalankan oleh partai poltik, bersama dengan struktur lain, adalah komunikasi informasi, issue, dan gagasan politik. Di Uni Soviet pers, radio, televisi dan bahkan komunikasi tatap muka langsung umunya didominasi oleh PKUS.

Walaupun segi kehidupan politik ini sudah dibebaskan sejak kematian Stalin, tetapi masih terlalu banyak mengandung resiko bagi orang Rusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain mengenai masalah politik, dan di Uni Soviet sebagian besar masalah-masalah kemasyarakatanbyang penting didefinisikan sebagai masalah politik.

Artikulasi Kepentingan

Ketiga partai politik yang diatas tadi saling berbeda besar dalam bagaimana merek menjalankan fungsi membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan pada pemerintahan ini. Di Uni Soviet, semua perkumpulan atau kelompok kepentingan yang ingin mengartiulasikan kepentingannya harus melalui kerangka PKUS. Di Inggris partai Konservatif harus bersaing dengan partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh kesetiaan dan dukungan dari berbagai kelompok kepentingan dan masyarkatnya. Yang membedakan pola Inggis dari pola Uni Soviet adalah bahwa Ingris sistem kelompok kepentingan assosiasional bersifat otonom, dan bahwa partai-partai harus bersaing untuk memperoleh dukungan kelompok-kelompok itu.

Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda diabungkan menjadi alternatif kebijaksanaan pemerintahan. Dalam masayarakat-masyarakat demokrastik, partai merumuskan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon–calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

Pembuatan Kebijaksanaan

Penetapan kebijaksanaan pemerintahan Uni Soviet didominasi oleh eselon-eselon puncak PKUS, khususnya dalam Politbiro. Menteri-menteri dan birokrasi di negeri itu hanya merupakan badan badan pelaksana, atau paling banteer pengaju-usul kebijaksanaan pemerintahan. Parlemennya, yang bernama Soviet, hanya berfungsi sebagai pengesah keputusan –keputusan yang telah dibuat partai.

Di Inggris, Partai Konservatif terlibat dalam pembuatan kebijaksaan pemerintahan sebagai pemerintah bila ia menguasai mayoritas di House of Commons, dan sebagai pengkritik kebijaksanaan pemerintah bila berada di luar pemerintahan sebagai partai opososisi. Disamping itu, birokrat tingkat tinggi juga memgang peranan penting dalam pembuatan kebijaksanaan.

ORGANISASI PARTAI POLITIK

Sebelum partai politik dapat menarik minat kelompok-kelompok kepentingan, menerapakan tujuan-tujuan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Ia harus diorganisir dalam bidang-bidang pembagian kerja yang khusus. PKUS dan Partai konservatif Inggris kita pakai sebagai contoh tentang aneka ragam organisasi partai, tetapi harus diingat bahwa selain kedua jenis partai ini masih ada jenis-senis partai politik lain. Partai-partai Komunis merupakan partai yang paling rapi teroganisir, terpusat dan berdiferensiasi dibanding dengan partai-partai yang ada didunia sekarang ini.

Sentralisasi struktur partai, Kosentrasi kekuasaannya cara menghubungkan unit-unitnya, dan kriteria keanggotaanya merupakan faktor-faktor yang membedakan partai-partai politik. Suatu partai revolusioner cenderung untuk memiliki kriteria keanggotaan yang jelas dan mengharuskan keutuhan dan kesetiaan dari anggota-anggotanya. Disamping itu, pengorganisasian suatu partai demokratik cenderung kurang desentralisir dan suatu pemisahaan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif cenderung menghasilkan kekuasaan partai yang tersebar dan tidak terkosentrasi.

JENIS-JENIS SISTEM KEPARTAIAN

Kurang lebih sepertiga bangsa-bangsa di dunia ini memiliki sistem satu-partai dan kurang lebih-dua perlimanya memiliki sistem banyak partai. Sitstem satu partai bisa dibagi tiga kelompok besar: 1. kelompok partai Komunis, yang menindas oposisi dan melakukan penetrasi terhadap masyarakat untuk merubah masyarakat itu; 2. partai konservatif atau fasis, yang menindas gerakan-gerakan liberal dan radikal, tetapi mengijinkan kepentingan-kepentingan dunia usaha, gereja dan pemilik tanah yang konservatif untuk ikut berpengaruh; 3. kelompok partai bangsa baru, yang sedang berusaha untuk menciptakan suatu bangsa atau untuk mencegah agar bangsanya tidak terpecah-pecah. PKUS merupakan contok dari kelompok pertama, sedang UNAT merupakan contoh dari kelompok ketiga dan partai NAZI Jerman dan Fasis Italia sebelum perang dunia ke II merupakan contoh dari kelompok kedua.

Sentralisasi , kosentrasi kekuasaan, dan kemampuan penetrasi dari suatu sistem satu partai merupakan suatu ukuran kasar dari kemampuannya untuk merubah ekonomi, masyarakat, dan kebudayaannya. Umumya, sistem satu partai bisa membantu kelompok-kelompok yang berkuasa dan elite-elitenya dalam mencapai tujuannya dengan mendominasi dan memanipulasi rakyatnya.

MAKNA PERBEDAAN SISTEM KEPARTAIAN

Sistem kepartaian dari suatu negara merupakan faktor penting yang menentukan apa yan dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap dan untukn rakyatnya. Faktor-faktor yang paling menarik bagi kita tentang pemerintahan dan politik yaitu stabilitas, revolusi, kebebasan, persamaan, dan keadilan sangat dipengaruhi oleh paratai politik. Suatu sistem satu partai yang radikal memberikan sejumlah besar kekuasaan kepada sejumlah kecil pemimpin partai untuk merubah masyarakat dan serta kebudayaannya, dan memberi hukuman kepada rakyat yang menentang dan memberi hukuman kepada rakyat yang menentang dan memberi ganjaran kepada yang mendukung tujuan tujuan itu.

STUDI PERBANDINGAN ELITE POLITIK

TEORI-TEORI KLASIK TENTANG ELITE

Bahwa jumlah penguasa selalu lebih sedikit dibanding dengan yang dikuasai merupakan jawaban awal terhadap pertanyaan pokok kita itu. Sejak awalnya perdebatan antara kaum elitis dan penentangnya telah diliputi oleh kekacauan di antara apa yang sebenarnya. Apa yang mungkin dan apa yang seharusnya terjadi kaum Moderat liberal menyatakan bahwa kekuasaan seharusnya dibagi merata dan ini mungkin untuk dilakukan. Dalam menjawab ini kaum elitis menyatakan bahwa bukan saja karena kenyataannya kekuasaan ini dimonopoli oleh sekelompok orang kecil. Jadi secara ideologis kaum elitis itu nampak semata-semata sebagai pembela knservatif dari tertib politik yang sudah mapan. Kaum elitis terkemuka pada pergantian abad ini selain Mosca adalah Vilfredo Pareto dan Robert Michels. Azas-azas umum yang sama-sama mereka anut adalah :

1. Kekuasaan Politik. Seperti halnya barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata.

2. Pada hakekatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka tidak memilikinya.

3. Secara internal, elite itu bersifat honogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok.

4. Elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan kenggotaanya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas.

5. Terakhir dan karena keempat hal diatas, kelompok elite itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luat kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

Inilah potret masyarakat yang dilukiskan oleh para teoritisi elite klasik: suatu kasta kepemimpinan yang terisolir dari masyarakat, yang denan lihai mndominasi massa yang papa.

KONSEP-KONSEP TENTANG “ELITE” DAN “KEKUASAAN”

Kerumitan empirik dari analisis elite sering ditambahi dengan adanya kecendrungan untuk mengacaukan masalah fakta sebagai masalah definisi. Misalnya, banyak ahli ilmu sosial mendefinisikan “elite” dalam artian “tiga-K” itu dan menyebut sekumpulan proposisi-proposisi yang kita bahas di muka sebagai teori elite politik.

Kita harus mendefenisikan sasaran penelitian kita dalan artian distribusi kekuasaan, kita harus memperhatikan kontroversinya konsep kekuasaan itu sendiri. Ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam ilmu sosial maupun dalan bahasa awam: 1. kekuasaan sebagai kemamampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan 2. kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.

Dalam studi tentang elite politik, yang paling tepat adalah mendifinisikan kekuasaan dalam artian kekuasaan atas hasil. Presiden General Motors, Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet, atau perdana menteri Tanzania, masing-masing menjadi anggota elite politik bukan karena kemampuaanya untuk memerimtah bawahannya.

STRATIFIKASI POLITIK

Bahwa beberapa orang memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang sudah merupakan dalil. Dan memang tidak ada sistem politik nasional yang menunjukkan suatu distribusi kekuasaan yang merata, atau bahkan mendekati perataan. Apakah ada anggapan bahwa distribusi itu harus merata, bagi penelitian kita tidak relevan. Yang penting dalam semua sistem politik yang kita ketahui kenyataannya tidak merataya distribusi itu tidak merata.

Kita dapat memandang sistem-sistem politik sebagai terdiri dari lapisan-lapisan atau dengan kata lain berstratifikasi politik. Individu0individu yng berkedudukan di lapisan paling bawah dalam sistem stratifikasi politik tidak memiliki hampir semua syarat atau yang diperlukan untuk menerapkan kekuasaan politik. Sedangkan mereka yang ada di puncak sistem stratifikasi sangat banyak memiliki syarat atau sarana itu. Korelasi empirik yang mendukung pemikiran tentang stratifikasi politik ini begitu kuat dan begitu universal sehingga ia bisa memberikan suatu kunci yang berguna bagi studi politik, yang lebih tepat bagi studi perbandingan antarbangsa dari pada ,misalnya, perbadingan pemilihan umum atau badan perwakilan atau partai politik.