paper operasi seroja


Nama : Redha Alfian
NIM : 1001120325
Mata Kuliah : Diplomasi Indonesia
Jurusan : Hubungan Internasional
Dosen : Ahmad Jamaan S.ip, M.si
Kelas : Reguler A
  1. Pendahuluan
Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Paper ini akan menjelaskan tentang Operasi SEROJA TNI ke Timor Timur, mulai dari latar belakang,
Pembahasan
Operasi Seroja merupakan operasi ‘militer’ terlama yang pernah dilakukan oleh ABRI. Sebelumnya, operasi militer terlama yang dilakukan ABRI adalah operasi penumpasan DI/TII. operasi Seroja berlangsung dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978., operasi Seroja masih berlaku sampai dengan ‘lepasnya’ Tim-Tim. Hal ini ditandai dengan adanya organisasi ‘Kolakops’ yang merupakan ciri khas operasi militer serta pemberian satyalancana Seroja bagi tentara yang bertugas setelah tahun 1978. Hal lain yang mendukung pendapat penulis adalah dikaryakannya anggota ABRI di pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Beberapa jabatan bupati yang daerahnya dianggap rawan serta jabatan wakil gubernur adalah jabatan yang diplot untuk anggota ABRI yang dikaryakan. Hal ini mengingatkan kita akan taktik gerilya a la Jenderal Besar Nasution yang diimplementasikan oleh ABRI melalui dwi fungsinya.
Operasi Seroja merupakan lanjutan dari operasi intelijen yang dilakukan oleh pihak Intelijen Indonesia sebelumnya, yaitu operasi Komodo yang telah digelar semenjak Januari 1975. Operasi Komodo bertujuan untuk menjalin kontak politik dengan orang-orang pro-Indonesia. Perang sipil yang masif di Timor Portugis serta ‘dorongan’ Australia dan AS, memicu Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan di Timor Portugis. Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsun
Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsun

Timor Timur

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.
Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.
Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.
Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai negara Timor Leste.
Latar Belakang Operasi Seroja
Menurut Wikipedia, Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah.
Di sumber lain disebutkan bahwa Operasi Seroja adalah Operasi Militer terlama kedua setelah operasi penumpasan DI/TII. Resminya Operasi Seroja ini berlangsung mulai dari 1975 sampai dengan tahun 1978, namun pada kenyataannya operasi ini masih berlangsung hingga “lepasnya” Timor Timur. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa operasi ini masih berlangsung pasca 1978 adalah adanya organisasi Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) yang merupakan ciri khas operasi militer serta pemberian Satyalancana Seroja bagi tentara yang bertugas setelah tahun 1978. Bukti lainnya adalah dengan dikaryakannya anggota ABRI di pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Beberapa jabatan bupati yang daerahnya dianggap rawan serta jabatan wakil gubernur adalah jabatan yang diplot untuk anggota ABRI yang dikaryakan. Hal ini mengingatkan akan taktik gerilya ala Jenderal Nasution yang diimplementasikan oleh ABRI melalui dwi fungsinya.
Operasi Seroja sendiri merupakan operasi lanjutan dari Operasi Komodo yang digelar sejak Januari 1975, Operasi Komodo dengan pasukan “The Blue Jeans Soldiers”nya lebih mengedepankan aspek sosio-politis  yang bertujuan untuk mendorong integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Secara bawah tanah operasi ini berfungsi untuk  merekrut, melatih, mempersenjatai, dan memimpin kekuatan anti-Fretilin di kalangan masyarakat.
 Di balik Operasi Seroja
Bagi sebagian kalangan ABRI, operasi Seroja merupakan tempat latihan tempur ‘real time’ dan batu loncatan untuk karir, meskipun resikonya juga sangat besar. Secara teori, operasi ini adalah operasi gabungan semua elemen yang ada di tubuh ABRI (AD, AL, AU, dan POLRI), namun yang paling menonjol dalam operasi ini adalah Operasi Darat (karena sedikitnya unsur Udara dan Laut yang dilibatkan). Tercatat bahwa dalam kurun waktu 24 tahun ABRI kehilangan sebanyak 3.315 orang yang gugur di medan penugasan serta cacat sebanyak 2.338 orang. 60% dari gugur dan cacat adalah anggota TNI-AD.
Fakta menunjukkan bahwa Operasi Seroja  tidak didukung oleh upaya diplomasi di kancah internasional oleh pemerintah Indonesia, padahal saat bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, dukungan Barat sangat kuat. Jika sedari awal upaya diplomasi Internasional ini dilakukan maka proses integrasinya akan berlangsung dengan cepat dan aman. Sebagai bukti, PBB hingga tahun 1999 masih beranggapan bahwa wilayah Timor Timur merupakan koloni Portugal.
Operasi Seroja telah mencuatkan nama-nama perwira menengah ketika itu, seperti Mayor Inf Tarub, Mayor Inf. Yunus Yosfiah, Kapten Inf. Luhut Panjaitan, dan Kapten Inf. Kirbiantoro sebagai komandan-komandan lapangan yang tangguh. Tapi di balik semua itu, nama-nama para arsitek Operasi Seroja seperti Yoga Sugama, Ali Moertopo, LB Moerdani, dan Dading Kalbuadi tak bisa dipisahkan dari operasi ini. Nama Prabowo Subianto pun mencuat pasca operasi ini, dengan idenya untuk membentuk kelompok Perlawan Rakyat (Wanra) pada tahun 1989 bernama Garda Muda Penegak Integrasi (Gardapaksi) yang berfungsi sebagai untuk mempertahankan integrasi.
Unsur kepentingan politik sangat kental terasa, jika berhasil maka karir akan berkembang, namun bila gagal maka karir akan jalan di tempat atau malah tersingkir. Selain itu, nyawa juga menjadi taruhan dalam penugasan ke Timor Timur. Bagi perwira yang bernasib baik, Operasi Seroja merupakan tiket untuk memuluskan karir. Jika kurang beruntung namun memiliki kontribusi yang bagus, masih dapat diselamatkan dengan berbagai cara.
 Sisi ‘Gelap’ Operasi Seroja
Operasi Seroja ini merupakan operasi militer yang gagal, karena sejak awal tidak direncanakan secara jelas serta banyak kepentingan politik bermain di dalamnya. Bagi sebagian kalangan ABRI, operasi Seroja merupakan tempat latihan tempur ‘real time’ dan batu loncatan untuk karir, meski pun resikonya juga sangat besar. Bagi sebagian kalangan ‘lain’, operasi ini juga menjadi ladang korupsi yang sangat subur karena perhatian pemerintah pusat terhadap Tim-Tim berupa kucuran dana sangat besar.
Perencanaan operasi militer ini pada awal dan selama integrasi tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, tidak heran selama kurun waktu 24 tahun ABRI kehilangan sebanyak 3.315 orang yang gugur di medan penugasan serta cacat sebanyak 2.338 orang. 60% dari gugur dan cacat adalah anggota TNI-AD. Selain itu, operasi ini lebih banyak menonjolkan operasi ‘darat’ ketimbang suatu operasi ‘gabungan’ dengan melibatkan unsur ‘laut’ dan ‘udara’. Tidak heran, gerakan pro-kemerdekaan dengan mudah mendapat suplai senjata dari ‘pihak asing’ melalui laut dan udara. Selain itu, ‘pihak asing’ sering sekali kegiatan intelijen melalui laut dan udara, terutama menjelang referendum tahun 1999.
Operasi ini tidak didukung oleh upaya diplomasi di panggung internasional secara serius. Padahal pada awal masuknya Indonesia ke Tim-Tim, ‘dukungan’ AS dan juga Australia serta beberapa negara ‘barat’ sangat kuat. Jika ditangani serius pada awal masa integrasi, seharusnya masalah bergabungnya Tim-Tim dengan Indonesia dapat selesai dengan ‘cepat’ dan ‘aman’. Sebagai bukti tidak seriusnya penanganan masalah Tim-Tim, sampai tahun 1999, PBB menganggap wilyah Tim-Tim sebagai koloni Portugis.
Aspek lain yang tidak diperhatikan oleh operasi ini adalah aspek budaya lokal. Operasi ‘teritorial’ seperti AMD hanya menyentuh aspek ekonomi semata, sementara aspek budaya tidak tersentuh sama sekali. Pihak Gereja dan tokoh lokal jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan ‘teritorial’, karena dicurigai memiliki hubungan erat dengan gerakan pro-kemerdekaan. Gereja merupakan sokoguru dalam kehidupan masyarakat Tim-Tim selama berabad-abad. Bila terjalin kerja sama yang erat, sudah barang tentu menjadi mitra pemerintah yang efektif. Tokoh-tokoh lokal juga sepertinya diabaikan. Padahal kerja sama dengan tokoh lokal dapat dimanfaatkan secara efektif, sebelum lembaga-lembaga yang lebih modern dapat berfungsi dengan baik.
Aspek adminstratif pemerintahan akibat integrasi Tim-Tim ke Indonesia tidak diselesaikan secara tuntas serta mengabaikan budaya lokal. berdasarkan UU no 7/1976 tentang pengesahan Tim-Tim ke dalam NKRI disebutkan bahwa latar belakang budaya yang berlainan memerlukan ‘aturan khusus’. Hilangnya kekuasaan raja-raja lokal akibat penerapan UU tentang pemerintahan desa serta penghapusan hak kepemilikan ‘mutlak’ atas tanah, termasuk tanah gereja, dan hanya mempunyai hak guna usaha atau hak guna bangunan, merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan ‘aturan khusus’ sebagaimana tertera pada UU no 7/1976.
Pembentukan milisi yang semula tujuannya adalah untuk mempertahankan integrasi, namun kemudian melenceng menjadi aksi cowboy dan menjadi pemicu aksi-aksi kekerasan di Tim-Tim. Pembentukan milisi ini dimulai pada tahun 1978 dengan dibentuknya Wanra. Wanra ini diharapkan dapat membantu ABRI dalam upaya membasmi gerakan pro-kemerdekaan. Kelompok-kelompok wanra ini mendapat pelatihan militer dari Kopassus. Beberapa kelompok wanra yang dibentuk di awal: Halilintar, Makikit, Saka, Sera dan Alfa. Pada tahun 1989, dibentuk pula kelompok wanra bernama Garda Muda Penegak Integrasi atau Gardapaksi. Pembentukan kelompok ini merupakan ide dari Prabowo Subianto.
Sejak dahulu sampai sekarang, Tim-Tim atau Timor Leste merupakan ajang ‘politik’. Jika ‘berhasil’ maka karir akan berkembang, namun bila ‘gagal’ maka karir akan ‘jalan di tempat’ atau ‘tersingkir’. Selain itu, nyawa juga menjadi taruhan dalam penugasan ke Tim-Tim. Bagi perwira yang bernasib baik, Tim-Tim merupakan ‘tiket’ untuk memuluskan karir. Jika kurang beruntung namun memiliki ‘kontribusi’ yang bagus, dapat ‘diselamatkan’ dengan berbagai cara.
Yang Terlupakan Pasca Operasi Seroja
Disebutkan dalam sebuah sumber bahwa kini sedikitnya terdapat 350 KK veteran Seroja yang tinggal di Kompleks Seroja Bekasi dengan berbagai profesi. Ada yang jadi sopir angkutan umum, pedagang, pekerja serabutan, dll. “Life must go on” karena mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada yang gratis untuk bertahan hidup.
Banyak sekali prajurit yang berjasa besar dalam Operasi Seroja, namun mereka nyaris “tak dikenal” dan “tak dikenang”, karena mereka hanyalah Prajurit bukannya Komandan. Tidak seperti rekan-rekan lain yang tewas, mereka hanya beruntung masih hidup pasca operasi tersebut dengan menanggung cacat seumur hidup. Namun sangat disayangkan, perjuangan para prajurit dalam Operasi Seroja yang dilakukan guna menunaikan tugas negara tak lagi mendapat tempat di hati para prajurit muda seperti sekarang ini.

Dukungan Amerika kepada Indonesia Invasi Timor Timur


Washington:Amerika Serikat sangat mengetahui dan bahkan menyetujui invasi Indonesia ke Timor Timur pada 1975. Demikian informasi yang diungkap dari dokumen rahasia yang dibuka pekan ini, atau 30 tahun setelah kejadian. Dokumen yang diungkap oleh lembaga independen National Security Archive itu menyebutkan bahwa Amerika telah mengetahui rencana masuknya Indonesia ke Timor, setahun sebelum hal itu dilakukan.

Setelah mengetahui hal itu, Washington menjalankan "kebijakan diam" dan bahkan menekan pers supaya tidak menurunkan berita tentang Timor Timur, termasuk laporan tentang pembantaian penduduk sipil Timor. Tujuan mereka membungkam pers adalah untuk mencegah Kongres menerapkan embargo peralatan militer ke Indonesia. "Saya minta kalian benar-benar tutup mulut soal itu," kata Henry Kissinger, Penasihat Keamanan Nasional Amerika, saat itu.

Pemerintahan Presiden Gerald Ford tahu benar, Indonesia memakai peralatan militer buatan AS untuk masuk ke Timur, dan menurut dokumen itu, penggunaan peralatan militer AS untuk tujuan seperti itu tidak dibenarkan dalam hukum Amerika.

Tidak itu saja. Usaha untuk merahasiakan hal itu juga dilakukan oleh Jimmy Carter, presiden yang menggantikan Ford. Pada 1977 Carter menggagalkan usaha pembeberan telegraf yang berisi catatan pertemuan antara Ford, Menteri Luar Negeri Kissinger, dengan Presiden Soeharto. Dalam pertemuan pada Desember 1975 itu, menurut dokumen tersebut, mereka berdua secara eksplisit menyetujui langkah Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur
Kesimpulan
Operasi SEROJA adalah bentuk kegagalan diplomasi Indonesia di kancah Internasional. Jika caranya seperti ini, kita bukanlah bangsa besar yang memberikan penghormatan pada pahlawannya. Bukankah bangsa yang luhur adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya? Lantas seberapa luhur Bangsa Indonesia?








Referensi
Wikipedia

paper diplomasi era gusdur


Nama : Redha Alfian
NIM : 1001120325
Kelas : Reguler A, Hubungan Internasional
Mata Kuliah : Diplomasi Indonesia
Dosen : Ahmad Jamaan S.ip, M.si.
Pendahuluan
Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya kepanjangan tangan dari politik dalam negeri sebuah negara.Nah,mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid punya gaya sendiri. Gaya diplomasi luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang paling eksentrik dibandingkan pemerintahan presiden yan lain.

Pembahasan
Pemilu pada 1999 membawa Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih periode1999-2004. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan nya, terutama dalam politik  luar  negeri.  Terlepas  dari  perjalanan  transisi  menuju  demokrasi,  kepercayaan internasional masih terasa rendah terhadap Indonesia. Hubungan sipil militer menjadi salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia.

Perjalanan diplomasi Abdurrahman wahid
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya1
sebelumnya adalah fokusnya pada hubungan bilateral. Seringnya lawatan Gus Dur panggilan akrab Abdurrahman Wahid paling tidak menjadikan identitas penting kebijakan luar negeri pemerintahannya. Kebijakan luar negeri dengan fokus bilateral yang diterapkan Gus Dur adalah tur atau berkunjung ke berbagai negara.
Itu memberikan satu arahan penting agar jalur diplomasi Indonesia tidak melenceng. Pematangan hubungan bilateral agar Indonesia tidak memiliki “musuh” luar negeri. Diplomasi bilateral juga mendekatkan perspektif bahwa Indonesia memiliki banyak “kawan” di dunia internasional. Kebijakan seperti itu terbilang sangat efektif ketika itu. Sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah.
Teknik Multilateral, baik global atau regional, juga banyak menyudutkan posisi tawar-menawar RI di luar negeri. Pada pemerintahan Gus Dur bahkan ada wacana mengenai upaya pembentukan aliansi baru Indonesia-Republik Rakyat China (RRC)-India. Aliansi itu sebenarnya merupakan antitesis dari kekecewaan terhadap sikap “poros Barat” yang kurang mendukung pengentasan krisis nasional.
Ketika itu Indonesia dengan tegas berani memberikan wacana baru. Lebih dari itu, Gus Dur juga ingin menyatukan poros-poros dunia,Timur dan Barat, dalam kekuatan yang menyatu dan sinergi. Artinya untuk mengembangkan kehidupan politik ke depan, Indonesia tidak bisa meninggalkan kawasan Asia Pasifik. Sementara ini Pasifik memang dihegemoni oleh Asia Timur (China dan Jepang) dan menjadi kawasan perebutan Amerika dan Australia. Gus Dur ingin Indonesia bermain di wilayah itu.
Pada waktu zaman Presiden Abdurrahman Wahid, diplomasi Indonesia memang mendekati negara-negara Pasifik,” papar Faizasyah. Adanya perubahan orientasi politik luar negeri ke negaranegara berkembang bisa jadi dilatarbelakangi oleh kekecewaan Gus Dur terhadap sikap arogan negaranegara Barat (khususnya Australia) dalam masalah Timor Leste.
Pada pemerintahan sebelumnya, kedekatan RI dengan Barat menghasilkan kemajuan ekonomi dan teknologi, tapi dari aspek politik justru membuat RI seringkali menjadi korban arogansi Barat. Karena itu,reorientasi kebijakan luar negeri di bawah Gus Dur diharapkan berdampak positif. Jakarta dapat lebih leluasa menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif.
Apa yang dilakukan Gus Dur itu hampir sama dengan apa yang dilakukan pemerintahan Syiah atau Para Mullah di Iran pascarevolusi 1979,yang lebih menekankan pada kerja sama dengan sesama negara berkembang. Niat baik diplomasi Gus Dur untuk rencana membuka diplomasi dengan Israel mendapatkan ganjalan dari dalam negeri.
Namun, setelah muncul reaksi masyarakat muslim, mereka menyatakan rencana peresmian hubungan dengan negara zionis itu sebatas pada sektor perdagangan dan ekonomi, bukan diplomatik. Meski demikian, rencana pembukaan hubungan dagang RI-Israel pun ternyata mendapat serangan bertubi-tubi.
Akhirnya, itu hanya menjadi wacana semata. Sementara itu, prestasi diplomasi lain pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah penyelesaian masalah residu pemisahan Timor Timur. Berkaitan dengan pelanggaran HAM di Timor Leste, Pemerintah RI pada Sidang Komisi HAM (KHAM) Tahun 2000 menegaskan kembali sikap yang menolak pembentukan International Tribunal untuk mengadili para pelanggar HAM di Timor Timur sejak diumumkannya opsi kedua.
Sengketa Timor Leste

Pemerintah berketetapan untuk memproses dan mengadili mereka yang bersalah melalui mekanisme hukum nasional. Pada pembahasan di Sidang KHAM ke-56 telah dikeluarkan sebuah Chairman Statement yang menggarisbawahi kesungguhan Pemerintah RI dalam melaksanakan peradilan HAM terhadap para pelanggar HAM di Timor Leste.
Masih mengenai Timor Leste, Indonesia telah berketetapan untuk membuka lembaran baru dalam membina hubungan dan kerja sama dengan Timor Leste berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, hubungan bertetangga yang baik dan saling menguntungkan, baik selama masa transisi di bawah otoritas sementara UNTAET maupun dalam jangka panjang.
Sikap tersebut telah direfleksikan antara lain dengan kunjungan Presiden RI ke Timor Timur pada 29 Februari 2000, sambutan atas serangkaian kunjungan pimpinan UNTAET maupun masyarakat Timtim ke Indonesia dan pembukaan Kantor Urusan Kepentingan RI (KUKRI) di Dili.
Indonesia dan UNTAET. telah melakukan serangkaian perundingan membahas berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan antara lain masalah perbatasan, pembayaran pensiun PNS asal Timor Timur, kelanjutan studi dan beasiswa mahasiswa asal Timor Timur, masalah aset dan arsip mengenai Timor Timur, peninggalan warisan kebudayaan dan penyelesaian masalah pengungsi Timor Timur di NTT.
Selama masa pemerintahan Gus Dur, Indonesia telah turut melakukan berbagai upaya dalam pemajuan dan perlindungan HAM secara internasional antara lain pada Februari 2000 Indonesia telah menandatangani Optional Protocol dari Conventions on the Elimination of Discrimination Against Women. Selain itu, Gus Dur juga merupakan presiden yang mengutamakan diplomasi untuk tujuan ekonomi atau yang dikenal dengan “diplomasi ekonomi”.
Diplomasi ekonomi juga menjadi aspek penting yang menjadi fokus dalam pemerintahan Gus Dur.Tujuannya adalah mendapatkan kepercayaan dari luar negeri dengan maksud menarik investor asing ke Indonesia. Pada waktu Gus Dur, pelaksanaan diplomasi ekonomi dikonsentrasikan pada pemulihan perekonomian nasional melalui upaya mencari dan menembus pasar-pasar baru serta meningkatkan hubungan perdagangan yang sudah ada dengan negara-negara yang dinilai potensial bagi peningkatan ekspor nonmigas2
Dalam proses adaptasi ini, pemerintahan Gus Dur memunculkan aspek mutualisme dalam politik luar negerinya, yaitu mengembangkan kerjasama internasional yang didasari oleh kepentingan dan mengutamakan pendekatan regional. Ada beberapa alasan yang memperkuat alasan tersebut :
Pertama, perubahan-perubahan dalam negeri Indonesia telah memunculkan pandangan kritis masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan memperbesar tuntutan mereka terhadap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah nasional, terutama masalah ekonomi
Kedua, sebagai konsekuensi dari perubahan yang disebut pertama adalah semacam consensus antara pemimpin dan masyarakat Indonesia, untuk membangun strategi yang memungkinkan Indonesia memiliki kebebasan lebih besar untuk mempromosikan pengaturan baru di luar negeri yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri.
Ketiga, hasil dari proses demokrasi dalam politik Indonesia, memberi peluang bagi munculnya mekanisme yang lebih adaptif terhadap tuntutan yang muncul didalam maupun dari luar.
Berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi, maka Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang disebut Ecumenical Diplomacy yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan:
  • pertama, pemulihan citra Indonesia dimata masyarakat Internasional.
  • Kedua, pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum,
  • ketiga, pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.
  • Keempat, peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi dan parawisata,
  • kelima, memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia.
  • Wajah diplomasi Indonesia masa pemerintahan Gus Dur banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dalam negeri. Perkembangan-perkembangan positif yang turut menyumbang pada kinerja kebijakan luar negeri antara lain penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, disahkannya UU no. 24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 tahun 1999, tentang hubungan luar negeri dan Keppres tentang Tata Koordinasi Penyelenggaraan hubungan luar negeri
  • Kegiatan politik dan hubungan luar negeri pemerintahan Gus Dur memprioritaskan upaya-upaya yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra serta dukungan masyarakat internasional terhadap integrasi wilayah dan kedaulatan bangsa, yang dilakukan melalui kunjungan Gus Dur ke luar negeri selama kurang dari dua tahun
  • Pemerintahan Gus Dur berusaha mengutamakan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara ASEAN, AS, Eropa dan Asia Pasifik, seperti Australia, RRC dan Jepang, terhadap kebijakan pemerintah dalam merespon ancaman disintegrasi bangsa yang dinilai merupakan salah satu kepentingan nasional yang bersifat mendesak dan perlu di prioritaskan.
  • Namun apa yang dilakukan Gus Dur banyak dipandang tidak jelas kearah mana kebijakan luar negerinya akan di jalankan, meskipun telah mencatatkan rekor sebagai Presiden RI pertama yang menjejakkan kakinya di lima benua atau 50 negara selama kurang dari dua tahun, tapi tidak berhasil membawa perubahan signifikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Pengentasan masalah Aceh
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.3
Perlu dicatat bahwa setiap kunjungan Gus Dur hasilnya selalu mendapat dukungan agar Aceh tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan disertai dengan dukungan usahawan luar negeri untuk menanamkan investasi dalam kerangka pemulihan ekonomi Indonesia.

Mungkin disinilah sisi positif makna kunjungan Gus Dur ke luar negeri tersebut, dengan banyaknya negara (dunia internasional) mendukung kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh Gus Dur, tentu akan membuat GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi tersudut.
Disinilah titik paling lemah bagi perjuangan Aceh untuk merdeka saat ini. Padahal di sisi lain, dukungan rakyat Aceh untuk merdeka terlihat sangat besar. Harus diakui bahwa pengaruh dan dukungan internasional terhadap kebijaksanaan yang bakal diambil Gus Dur amatlah besar. Diplomasi Gus Dur hendaklah dipandang sebagai peluru diplomasi untuk memberangus GAM dari jarak jauh. Dan bila ini berhasil, tentu tidak memakan korban seperti peluru tajam yang sering ditembakkan pada rezim Orde Baru (Orba) yang memakan korban tidak sedikit.

Agar korban dari rakyat tidak berjatuhan, maka Gus Dur mencoba formula peluru diplomasi, dengan maksud meminimalisir korban senihil mungkin. Sebab, peluru tajam sudah merupakan paradigma lama dan mendapatkan daya resistensi amat tinggi untuk diterapkan. Apalagi masalah Aceh, peluru tajam dan kekerasan secara represif tidak akan menyelesaikan masalah, dan justru akan menambah rumit masalah. Sadar akan hal itu, maka 'instinct' keenam Gus Dur mencoba berimprovisasi untuk memakai peluru diplomasi. Dalam konteks itulah seharusnya polemik dan kontroversi presiden ke luar negeri segera diakhiri.

Kesimpulan
Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang disebut Ecumenical Diplomacy yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan
Diplomasi ekonomi juga menjadi aspek penting yang menjadi fokus dalam pemerintahan Gus Dur.Tujuannya adalah mendapatkan kepercayaan dari luar negeri dengan maksud menarik investor asing ke Indonesia.
















Referensi

Barton, Greg (10 Mei 2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore

1 Greg Barton. bdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. (Singapore: UNSW Press. 2002) halaman 294, hal. 297-298, hal.308

3 Greg Barton .ibid. halaman 293

paper DIPLOMASI KERAJAAN NUSANTARA


DIPLOMASI INDONESIA
DIPLOMASI KERAJAAN NUSANTARA












OLEH :
RAHMAT HARYAMA
0901120263

HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS RIAU
2011





DIPLOMASI KERAJAAN NUSANTARA
Dalam perjalannan sejarah panjang bangsa indonesia, tidak hanya ketika telah menjadi merdeka dan menjadi republik bangsa indonesia menjalin hubungan dengan negara atau kerajaan asing, ini dapat dilihat dalam sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang telah ada di Nusantara. Dalam paper ini akan dijelaskan mengenai hubungan yang dilakukan oleh kerajaan nusantara yaitu kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan kerajaan- kerajaan islam.
Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India maupun China, seperti Kerajaan Pala (Nalanda) di Benggala dan Kerajaan Cholamandala di pantai timur India Selatan.
Dalam usaha untuk memperkuat posisinya atas penguasaan pada kawasan di Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan kekaisaran China, dan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti. Selain itu Sriwijaya diketahui juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Benggala, pada prasasti Nalanda berangka 860 mencatat bahwa raja Balaputradewa mendedikasikan sebuah biara kepada Universitas Nalanda. Sekitar abad ke-8 M hingga abad ke-11 M daerah Benggala diperintah oleh raja-raja dari Dinasti Pala. Seorang rajanya yang terbesar bernama Raja Dewa Paladewa (abad ke-9 M). Hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Pala amat baik, terutama dalam bidang kebudayaan dan agama. Kedua kerajaan ini menganut agama Buddha. Banyak Bhiksu dari Kerajaan Sriwijaya belajar agama di perguruan tinggi Nalanda. Hubungan baik ini dibuktikan dengan Prasasti Nalanda (860 M). Di samping pembebasan lima desa dari pajak, prasasti itu juga berisi pernyataan bahwa Raja Balaputra Dewa terusir dari Kerajaan Syailendra akibat kalah perang melawan kakaknya Pramo-dhawardani dan kemudian diangkat menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, hubungan dengan Kerajaan Pala adalah untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat kedudukannya menjadi raja di Sriwijaya.
Relasi dengan dinasti Chola di selatan India juga cukup baik, dari prasasti Leiden disebutkan raja Sriwijaya di Kataha Sri Mara-Vijayottunggawarman telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Culamanivarmma, namun menjadi buruk setelah Rajendra Chola I naik tahta yang melakukan penyerangan di abad ke-11. Kemudian hubungan ini kembali membaik pada masa Kulothunga Chola I, di mana raja Sriwijaya di Kadaram mengirimkan utusan yang meminta dikeluarkannya pengumuman pembebasan cukai pada kawasan sekitar Vihara Culamanivarmma tersebut. Namun demikian pada masa ini Sriwijaya dianggap telah menjadi bahagian dari dinasti Chola, dari kronik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulothunga Chola I (Ti-hua-ka-lo) sebagai raja San-fo-ts'i membantu perbaikan candi dekat Kanton pada tahun 1079, pada masa dinasti Song candi ini disebut dengan nama Tien Ching Kuan dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miau Kwan.
Kerajaan Majapahit
Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yg berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Majapahit menguasai kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Malaya, Borneo, Sumatra, Bali, dan Filipina. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yg menguasai Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Sumatra, Semenanjung Malaya, Borneo, hingga Indonesia timur meskipun wilayah kekuasaan masih diperdebatkan.
Sesudah Singhasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290 Singhasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yg bernama Meng Chi ke Singhasari yg menuntut upeti. Kertanagara penguasa kerajaan Singhasari yg terakhir menolak utk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dgn merusak wajah dan memotong telinganya. Kublai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu Jayakatwang adipati Kediri sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya menantu Kertanegara yg datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit yg nama diambil dari buah maja dan rasa “pahit” dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongolia tiba Wijaya bersekutu dgn pasukan Mongolia utk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya.
Pada masa pemerintahan Jayanegara hubungan diplomatik antara Majapahit dan Cina menjadi membaik yang sebelumnya sempat tercoreng dengan hancurnya pasukan yang dipimpin kubilai khan. Perdagangan antara kedua negara meningkat dan banyak orang Cina yang menetap di Majapahit. Hubungan Sri Langka dengan Majapahit juga telah dimulai sejak pemerintahan Jayanagara. Hal ini dapat dilihat dalam Prasasti Sidateka, raja Jayanagara menggunakan nama abiseka Sri Sundarapandya Adiswara, sedangkan unsur Pandya mengingatkan dinasti Pandya di Sri Langka. Nama Sri Langka sudah dikenal sejak abad tigabelas sebagai daerah otonom Sriwijaya. Persahabatan antara Sri Langka dan Majapahit. Hubungan antara Ayuda dan Majapahit berlangsung disekitrar tahun 1350, setelah Ramadipati berhasil menyerangu Sukhothai dan menawarkan raja Lu Thai pada tahun 1349 kemudian mendirikan kerajaan Dwarawati.
Majapahit mencapai zaman keemasannya terjadi pada pemerintahan Hayam Wuruk. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk kerajaan Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar yang kuat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan-bendungan dan saluran-saluran air untuk kepentingan irigasi dan mengendalikan banjir. Sejumlah pelabuhan sungai pun dibuat untuk memudahkan transportasi dan bongkar muat barang..
Beberapa negara mempunyai hubungan persahabatan dengan Majapahit seperti Syangka, Ayudaputra, Darmaanagari, Marutama, Rajaputra, Campa, Kamboja dan Yawana. Daftar nama itu hampir serupa dengan nama-nama yang disebut tentang tamu-tamu asing yang sering berkunjung ke Majapahit, terutama para pedagang dan para pendeta. Banyak di antara para pendeta asing yang menetap di Majapahit berkat pelayanan yang baik. Mereka itu adalah penyebar kebudayaan india. Berkat usahanya hinduisme di Majapahit bertambah kuat. Hubungan persahabatan itu didasari atas kunjungan para pedagang dan pendeta bukan karena perwakilan asing timbal balik di negara-negara yang bersangkutan seperti sekarang. Tali persahabatan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk menghindarkan serbuan tentara asing ke daerah otonom Majapahit di seberang lautan, terutama di Semenanjung Tanah Melayu karena negara-negara tetangga itu kebanyakan berbatasan atau berdekatan dengan daerah bawahan tersebut. Lagipula sebagian besar negara itu menganut agama Hindu/Budha seperti Majapahit.
Kerajaan Islam
Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.
Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi. yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M, yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab.
Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 H / 14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alamin.
Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Selain dari berita-berita yang dibawa oleh para pedagang dan petualang asing, terdapat juga beberapa bukti tejadinya hubungan kerajaan islam nusantara dan kerajaan Islam Turki, yaitu berupa perjanjian perlindungan dan penyerahan kekuasaan kepada kerajaan Islam Turki Usmani oleh beberapa kesultanan dinusantara seperti kesultanan Siak


Referensi