konsep dasar ilmu politik, pemerintah, negara, pemerintahan


Nama                   : Redha Alfian
NIM                     : 1001120325
Mata Kuliah        : Pengantar Ilmu Politik
Jurusan                : Hubungan Internasional
Dosen                   : DR. Alimin Siregar
Konsep-konsep Dasar Ilmu Politik

            Paper ini akan di bahas mengenai Konsep-konsep dasar ilmu politik, yaitu : State (negara), nations (bangsa), government (pemerintahan), governance (pemerintah/yang memerintah) serta perbedaanya, serta bentuk- bentuk pemerintahan seperti : aristokrasi, autokrasi, demokrasi, monarki, oligarki, dan teokarsi serta pengaruhnya dalam bentuk suatu pemerintahan pada sebuah negara.

I. Konsep-konsep Dasar Ilmu Politik
1. State (negara)
            Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertingggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
            Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan un tuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentanngan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari dari kehidupan bersama itu.
Definisi orang para ahli politik tentang negara :
1.     Roger H. Soltau “Negara adalah agen (agency) atau kewewenangan (authority) yang mengatur atau mengandalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat ( The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community.”[1]
2.     Harold J. Laski”Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan  karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.”[2]
3.     Max Weber “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.”[3]
4.     Robert M. MacIver “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.”[4]
       Jadi sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasa (kontrol) monopolisitis terhadap kekuasaan yang sah.

Sifat-sifat Negara
                 Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut adalah sifat-sifat negara :
1.                   Sifat memaksa
      Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban.
2.                   Sifat monopoli
      Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
3.                   Sifat mencakup semua (all—encompassing, all-embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali.

Unsur-Unsur Negara
Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negararakyat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi empat persyaratan unsur negara berikut ini :
1. Memiliki Wilayah
Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan.Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

2. Memiliki Rakyat
Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu ngara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Pemerintahan yang BerdaulatPemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelengarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.

4. Pengakuan dari Negara Lain
Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata) maupun secara de yure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.
Tujuan dan Fungsi Negara
                  Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah “Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.”[5] Dan menurut harold L. Laski “Menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.”[6]
Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:
1.                   Melaksanakan penertiban (Law and Order)
2.                   Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
3.                   Pertahanan
4.                   Menegakkan keadilan
      Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara,[7] yaitu:
1.       Keamanan ekstern
2.       Ketertiban intern
3.       Keadilan
4.       Kesejahteraan umum
5.       Kebebasan
      Keseluruhan fungsi negara diatas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
2. Nations (bangsa)
                  Suatu bangsa merupakan unsur terbentuknya Negara. Bangsa adalah suatu komunitas atau sekelompok masyarakat yang terdiri beberapa suku,etnis,adat,dan budaya yang menempati suatu daerah. Biasanya sekelompok masyarakat menghuni suatu wilayah geogarafis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama.
3. Nation State
                  Nation State berarti suatu masyarakat yang lebih luas. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan etnis.
                  Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak iaingin kerja sama, di pihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.
4.Government (Pemerintahan)
            Government (pemerintahan) adalah suatu lembaga yang memegang kedudukan tertinggi, memiliki kekuasaan penuh dalam suatu Negara.Pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kekuasaan.Karena di dalam suatu Negara pemerintah lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
            Di dalam suatu pemerintahan biasanya terdapat sebuah undang-undang dan kontitusi yang mengatur dan mengawasi berjalannya suatu pemerintahan. Dan di dalam pemerintahan biasanya terdapat berbagai lembaga yang lainyang mempunyai fungsi masing-masing. Dalam arti lain pemerintah bisa disebut juga lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan.

5.Governance (Tata Pemerintah)
            Governance (pemerintah) merupakan bagian dari pemerintahan yang lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan (Governance) lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (Government), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada di desa, termasuk didalamnya ada unsur Pemerintah (Government).

Perbedaan antara Government (pemerintahan) dan Governance (tata pemerintahan) :
          Kalau Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan.Kalau Tata Pemerintahan (Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.  Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan (Governance) lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (Government), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk didalamnya ada unsur Pemerintah (Government).

Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi maka rumput dengan sendirinya akan juga turut tumbuh. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (Government) yang baik, maka Tata Pemerintahan (Governance) yang baik tidak tumbuh. Tapi jika kita menciptakan Tata Pemerintahan (Governance) yang baik, maka pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta.

6. Bentuk-bentuk Pemerintahan :
Aristokrasi
            Aristokrasi diambil dari kata yunani ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule).Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi, berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi.Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi yang terbaik.
            Aristokrasi adalah pemerintahan yang bersifat otoriter , karena mayoritas warga Negara tidak mempunyai peranan langsung atau terlembaga dalam pembuatan kebijakan, mereka tidak bisa berperan serta dalam pemilihan umum, dan mereka tidak terorganisasikan ke dalam partai-partai politik yang bersaing atau kelompok-kelompok kepentingan yang mudah dikenali.
            Dalam bentuk pemerintahan ini kepala Negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, bentuk pemerintahan ini banyak dijumpai di eropa seperti Inggris dan Negara di eropa lainnya.
Oligarki
            Oligarkiadalah situasi dimana pemerintah yang berkuasa bersama sekelompok pengusaha bekerjasama untuk menentukan berbagai  kebijaksanaan politik, social dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya. Oligarki berarti pemerintahan oleh suatu minoritas dalam masyarakat, suaru minoritas yang tidak perlu dibedakan oleh gelar aristokrat atau hak istimewa.
Bahwa kaum oligarki ini berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha memperpanjang bahkan jika mungkin melestarikan dan memonopoli kekuasaan dan ekonomi yang dipegangnya dengan selubung ideology tertentu, dengan dalih consensus nasional dan tindakan-tindakan sejenis  dan pada saat yang sama kelompok oligarki ini menghancurkan setiap oposisi yang menentang dan mempertanyakan legitimasi pemerintahannya dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah
Dalam bentuk pemerinyahan ini kepala Negara juga dipimpin oleh raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.
Monarki
            Monarki, berasal dari bahasa Yunanimonos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah.Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20.Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi
Demokrasi
Demokrasi adalah sistem politik yang meyakini jika kekuasaan yang sejati haruslah berada di tangan rakyat.Bahasa latinnya, Vox Populi Vox Dei.Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.Banyak orang menganggap demokrasi berasal dari Plato yang menulis buku “Republik”. Anggapan ini kurang tepat, karena 400 tahun sebelum Plato lahir, sistem demokrasi sudah diterapkan oleh 12 suku bangsa Bani Israel saat mereka berdiam di tanah Kan’an.Saat itu Bani Israel terpecah ke dalam 12 suku yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memerintah dalam wilayahnya masing-masing. Masing-masing suku dipimpin oleh hakim yang diangkat berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan otoritasnya di dalam hal keagamaan.Lalu ke-12 hakim ini yang mewakili ke-12 suku Bani Israel membentuk sebuah dewan hakim yang membahas kepentingan mereka bersama berdasarkan Mosaic Codex.Inilah masa hakim-hakim seperti yang dimuat di dalam Alkitab.
 Jadi, demokrasi sebenarnya merupakan made in Bani Israel. Sebab itu, tidak salah jika ada ungkapan jika demokrasi merupakansunnah Yahudi. Walau pun sesungguhnya Demokrasi itu sendiri suatu sistem yang bisa baik bisa pula tidak, tergantung pada siapa yang mengelolanya.Namun dalam sejarah dunia, belum pernah sistem ini menciptakan suatu kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat secara keseluruhan.Plato sendiri yang kadung dianggap sebagai Bapak Demokrasi ternyata memiliki puluhan budak.Yunani sendiri di mana Plato hidup, tidak pernah melaksanakan demokrasi.
Dalam sistem pemerintahan ini kepala Negara serta kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Dalam bentuk pemerintahan ini biasanya terdapat tiga tingkatan yaitu eksekutif (pemerintah), Legislatif, dan yudikatif
Autokrasi
Bentuk pemerintahan autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat di tangan raja dan kaum elit Negara.Dalam bentuk pemerintahan ini ada beberapa kelompok yang diistimewakan.Perancis adalah negara autokrasi di bawah kekuasaan Raja Louis ke-14 yang berpenduduk sekitar 26 juta jiwa.Autokrasi  merupakan bentuk pemerintahan yang kurang baik karena bentuk pemerintahan ini dapat menyengsarakan rakyat.
Bentuk pemerintahan ini biasa menganggap raja sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Teokrasi
            Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau iman memegang peran utama.Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia).θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh tuhan”.
            Bentuk pemerintahan ini biasanya menganggap raja sebagai kepala Negara.Dan rakyatnya pun menganggap raja adalah orang yang dekat dengan tuhan.Selain itu mayoritas rakyatnya menganut agama yang dianut di kerajaan.






[1] Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 1.
[2]Harold J. Laski, the State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947), hlm. 8-9.
[3]H.H. Gerth and C. Wright Mills, trans., eds and intoduction, from Max Weber: Essays in Sociology (New York:Oxford University Press, 1958), hlm. 78.
[4]R.M MacIver, The Modern State (London: Oxford University Press, 1926), hlm.. 22.
[5]Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 253.
[6]Laski, The State in Theory and Practice, hlm. 12.
[7]Charles E. Merriam, Systematic Poliitics (Chicago: University of Chicago Press, 1947).

partai politik


Nama                          : Redha Alfian
NIM                            : 1001120325
Mata Kuliah               : Pengantar Ilmu Politik
Jurusan                       : Hubungan Internasional
Dosen                         : DR. Alimin Siregar

Partai Politik
I. Pendahuluan
            Paper ini akan membahas mengenai definisi partai politik, sejarah perkembangan partai politik, fungsi partai politik di beberapa Negara, dan klasifikasi sistem kepartaian itu sendiri, partai politik sebagai sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara dengan menyalurkan keinginan-keinginan dan aspirasi rakyat serta kelompok penekan dan kelompok kepentingan
II. Pembahasan
A. Definisi Partai Politik 
            Partai Politik bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. Partai Politik tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Adanya partai politik berawal dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi, pemikiran-pemikiran masyarakat yang serupa dapat dihimpun dan dialokasikan. Banyak definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:
·        Ramlan Surbakti, ada 3 teori asal usul politik[1] :
1.      teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.
2.      teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas.
3.      teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.
·        Carl J. Friedrich
partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.[2]

·        Roger H. Soltau
partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

·        Sigmund Neumann
Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melaluai persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang empunyai pandangan yang berbeda.[3]

·        Giovanni Sartori
Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu mendapatkan  calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.[4]

            Mengacu pada definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Serta memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.
B. Sejarah Perkembangan Partai Politik
           Partai Politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.
Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat, seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini bersifat elitis dan aristokrasi, mempertahankan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (Caucus Party).
Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir diluar parlemen.[5] Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada asa atau ideologi (weltanschauung) tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen demokrat, dan sebagainya.
Pada masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Pembagian konsep ini berasal dari Revolusi Prancis waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879. Para raja dan pendukung strukturalnya berada pada pihak kanan sedangkan pengikut yang menuntut Revolusi berada di pihak kiri.
Menjelang Perang Dunia II, tetapi terutama seusai perang tersebut, ada kecenderungan pada partai-partai politik di Barat untuk meninggalkan tradisi membedakan antara jenis partai, (seperti patronage vs ideologi/Weltanschauung, massa vs kader, dan “kiri” vs “kanan”). Hal itu disebabkan ada keinginan pada partai-partai kecil untuk menjadi partai besar dan menang dalam pemilihan umum.
C. Fungsi Partai Politik
            1. Fungsi di Negara Demokrasi.
·        Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Di masyarakat yang luas dan kompleks banyak terdapat aspirasi, banyak ragam aspirasi tersebut tidak bisa semuanya ditampung ataupun digabung dengan aspirasi lain. Dalam hal ini diperlukan proses seperti penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentinan (interst articulation).
·        Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai memerlukan kader-kader yang berkualitas karena kader-kader partai tersebutlah yang akan menjalankan visi misi partai tersebut dan memajukan partai tersebut. Jadi diperlukan rekrutmen kader yang berkualitas.
·        Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)
Potensi terjadinya konflik pada masyarakat sangat kuat, apalagi pada masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan budaya. Di sini partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya dengan menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan itu juga meyakinkan pendukungnya.
·        Sebagi Sarana Sosialisasi Politik
Sebagai suatu proses pembelajaran politik pada seseorang dengan memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik.
2. Fungsi di Negara Otoriter.
           Fungsi partai politik di Negara otoriter adalah sebagai alat propaganda pemerintah yang berkuasa. Selain itu menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di Negara dimana ia berada atau tidak. Apabila partai komunis berada di antara partai-partai yang bersifat demokratis maka partai komunis tersebut akan memanfaatkan masyarakat dengan memberikan doktrin-doktrin yang tidak baik kepada partai yang bersifat demokratis sehingga partai yang bersifat demokratis tersebut dapat hancur
           Fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik ialah melakukan pembinaan warga Negara sesuai dengan kerangka berpikir yang ada pada partai komunis tersebut. Dan fungsi sebagai rekruitmen politik ialah mencari kader yang mengutamakan pengabdian yang tinggi pada partai tersebut. Contoh lain Negara yang otoriter adalah Cina, Kuba, dan Uni Sovyet pada zaman dahulu.

power, authority, influence. persuasion, coersion, dan acquiescene


Nama                    : Redha alfian     
NIM                     : 1001120325
Mata Kuliah        : Pengantar Ilmu Politik
Jurusan                : Hubungan Internasional
Dosen                   : DR. Alimin Siregar

I. Pendahuluan
            Paper ini, akan dibahas mengenai tentang konsep power, authority, influence, persuasion, coercion, dan acquiescence dalam ilmu politik serta pengertiannya, sumber authority(otoritas), dan perbedaan antara kekuasaan dan otoritas pada ilmu politik.

II. Konsep-konsep Dasar Ilmu Politik
1. Power (Kekuasaan)
            Kata Power berasal dari bahasa inggris yang berarti kekuatan,dan dalam ilmu politik Power bisa dikatakan sebagai kekuasaan. Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis). Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
            Para sarjana ilmu politik beranggapan bahwa kekuasaan politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.
            Pendekatan kekuasaan banyak terpengaruh oleh ilmu sosiologi, yang lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala social seperti serikat buruh,dan organisasi-organisasi yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih dinamis dari pada pendekatan institusional karena memerhatikan proses. Dan kebanyakan para sarjana ilmu politik berpangkal tolak dari pengaruh ilmu sosiologi terutama dari perumusan Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gessellshaft (1992) :
Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan social, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.[1]
Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama.[2]
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.[3]
            Biasanya kekuasaan diselenggarakan (exercise of power) melalui isyarat yang jelas. Ini sering dinamakan manifest (manifest power). Namun kadang-kadang isyarat itu tidak ada, misalnya dalam keadaan yang oleh Carl Friedrich dinamakan the rule of anticipated reactions.[4] Perilaku B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasikan jika keinginan A tidak dilakukan oleh B. Bentuk kekuasaan ini sering dinamakan kekuasaan implicit (implicit power).[5]
            Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik (force). Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat koersi (coercion), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (persuasion) yaitu proses meyakinkan, beragumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli (expert advice). Dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berkuasa kadang-kadang cendrung memakai cara ini agar tidak terlalu menonjolkan kekuasaannya.
            Selain itu dapat digunakan pula cara lain. Cara lain itu adalah dengan tidak mengatakan denda tetapi memberikan ganjaran (reward) atau insentif, imbalan atau kompensasi.
Sumber Kekuasaan :
1.     Kedudukan
Contohnya seorang pejabat terhadap anak buahnya ataupu seorang direktur terhadap pegawainya.
2.     Kekayaan
Contohnya seorang pengusaha mempunyai kekuasaan pada politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali.
3.     Kepercayaan / Agama
Dibanyak tempat banyak alim ulama mempunya kekuasaan terhadap umatnya. sehingga mereka di anggap sbagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam mengambil keputusan.

2. Authority (Kewenangan)
            Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.
            Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (authority) dan legitimasi (legitimacy atau keabsahan). Definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya An Analysis of Social Power yang mengatakan bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan).[6] Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku power and society bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.
            Selain konsep wewenang juga dikenal konsep legitimasi (legitimacy atau keabsahan) yang terutama penting dalam suatu system politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarka persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas  dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.
Ada lima sumber kewenangan untuk memerintah, antara lain :
1.      Hak memerintah yang bersumber dari tradisi, yaitu kepercayaan yang telah berakar dan di pelihara secara terus menerus dalam masyarakat.
2.      Hak memerintah dari tuhan, dewa, atau wahyu. Yaitu orang yang berkuasa berusaha menunjukkan pada masyarakat bahwa kewenangannya berasal dari sumber sakral.
3.      Kharisma, yaitu hak memerintah yang berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin yang meliputi penampilan dan juga kepopulerannya.
4.      Hak memerintah masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.
5.      Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian atau kekayaan.
Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa dipatuhi.

Perbedaan antara Kekuasaan (Power) dan Otoritas (Authority)
Kekuasaan (Power)     :
1.      Bisa bersifat formal dan informal
2.      Bersumber pada kepercayaan dan agama
3.      Bersifat scope of power (menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan, dan juga bersifat domain of power (orang-orang yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan
4.      Ada sebuah sifat ketergantungan (dependency), seperti contoh : selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain.

Kewenangan (Authority)
1.      Bersifat kekuasaan yang dilembagakan
2.      Bersifat formal
3.      Bersumber dari hak
4.      Kekuasaannya bersifat absah atau legitimasi.

3. Influence (Pengaruh)
            Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Kebanyakan sarjana, termasuk Floyd Hunter (1953) dalam karyanya community Power Structure berpendapat bahwa:”Kekuasaan merupakan pengertian pokok, dan pengaruh bentuk khuususnya.”[7] Demikian pula pendapat Carl Friedrich (1976) dalam bukunya, An Introduction to Political Theory.[8] Namun Laswell dan Kaplan berbeda pendapat, dan menganggap pengaruh sebagai konsep pokok, dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh. Perumusan Laswell dan Kaplan adalah sebagai berikut :

Kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh; ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang  dimaksud.[9]

Definisi lain adalah        :
Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.[10]

Kekuasaan adalah salah satu influence term.[11]

            Pengaruh biasanya tidak merupakan salah satunya factor yang menentukan perilaku seseorang, dan sering bersaing dengan factor lain. Akan tetapi sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dank arena itu sering kali cukup berhasil.

4. Coercion
            Coercion adalah bentuk akomodasi yang posesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan. Coercion merupakan bentuk akomodasi, di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (yaitu secara langsung), maupun secara psikologis (yaitu secara tidak langsung).
            Dalam hal ini Coercion sangat berpengaruh pada ilmu politik karena di dalam ilmu politik terdapat kekuasaan, dan di dalam kekuasaan terdapat yang kuat dan yang lemah sehingga yang lemah harus tunduk terhadap peraturan yang kuat.

5. Persuasion
            Berasal dari bahasa Inggris yang berarti “bujukan atau kepercayaan”. Di dalam ilmu politik Persuasion adalah salah satu cara penyelenggaraan kekuasaan. Persuasion yaitu proses meyakinkan, beragumentasi  ataupun menunjuk pada pendapat seorang ahli (expert advice).
            Dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berkuasa kadang-kadang cenderung memakai cara ini agar tidak terlalu menonjolkan kekuasaannya.

6. Acquiescence (Persetujuan tanpa protes)
            Acquiescence berarti “persetujuan tanpa protes atau dengan diam-diam” di dalam bahasa inggris. Keterkaitannya dalam ilmu politik merupakan akibat dari kekuasaan yang berisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar oleh objek dari peraturan tersebut akan mendapat sanksi.
            Oleh karena itu, di perlukan sebuah Acquiescence (persetujuan tanpa protes atau diam-diam) agar peraturan-peraturan tersebut dapat disepakati penggunaannya bagi penguasa, Tetapi hal ini merupakan dampak kekuasaan yang buruk karena Acquiescence sangat lah memberatkan apabila si pelanggar peraturan mendapat sanksi sedangkan si pelanggar tidak mengetahui adanya peraturan tersebut sebelumnya. Jadi dengan demikian Acquiescence merupakan dampak dari kekuasaan yang tidak baik.



III. Kesimpulan

Kekuasaan sangat erat dengan politik, dan politik sangat identik dengan kekuasaan, karena untuk mencapai suatu kekuasaan diperlukan sebuah politik agar kekuasaan itu tercapai. Kekuasaan merupakan konsep yang banyak dipelajari dalam ilmu politk dan mendapat dukungan dari konsep-konsep lain seperti: Authority (Kewewenangan), Influence (pengaruh), Persuasion, Coercion, dan Acquiescence(persetujuan tanpa protes atau dengan diam-diam). Dan konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang penting dalam ilmu politik. Dengan demikian konsep-konsep tersebut sangat berpengaruh dalam ilmu politk. Dengan mempelajari konsep-konsep tersebut pengetahuan ilmu politik dapat lebih dipahami dan dikembangkan.







[1] Max Weber, Wirtschaft und Gesselschaft (Tubingen, Mohr, 1992)
[2] Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Power and Society ( New Haven: Yale University Press, 1950), hlm. 74.
[3] Barbara Goodwin, Using Political Ideas, ed. Ke-4 (West Sussex, Engkand: Barbara Goodwin, 2003), hlm. 307.
[4] Jack H. Nagel, The Descriptive Analysis of Power (New Haven: Yale University Press, 1975), hlm.16.
[5] Ada beberapa sarjana antara lain Friedrich dan Dahl, yang menamakan gejala the rule of anticipated reactions sebagai “pengaruh”. Dahl menamakannya “pengaruh implicit”; Robert A. Dahl, Modern Political Analysis (New Delhi: Prentice Hall of India, 1978), hlm.30-31.
[6] Robert Bierstedt, “An Analysis of Social Power,” American Sociological Review, volume 15 (December 1950), hlm. 732.
[7] Floyd Hunter, Community Power Structure (University of Notrh Carolina Press, 1953), hlm 164.
[8] Carl Friedrich, An Introduction to Political Theory (New York Harper  and Row, 1967), hlm 124.
[9] Laswell dan Kaplan, power and society, hlm. 76.
[10] Norman Barry, An Introduction to Modern Theory, hlm.99.
[11] Robert A. Dahl, Ibid., hlm 15.